LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung terus mematangkan seluruh tahapan teknis pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat sebagai bagian dari persiapan operasional tahun ajaran baru. Persiapan tersebut dibahas dalam rapat yang dipimpin Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, di ruang kerjanya, Senin (29/06/2026).
Dalam rapat tersebut disampaikan bahwa proses transisi dan pemindahan data peserta didik menuju Sekolah Rakyat Permanen sejauh ini berjalan dengan baik. Tingkat penonaktifan data siswa tercatat hanya sebesar 4,2 persen, masih berada di bawah ambang batas toleransi sebesar 5 persen.
Meski demikian, Wakil Gubernur menegaskan bahwa pengawasan selama masa transisi tetap harus dilakukan secara optimal, terutama pada awal pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai rencana.
Untuk mendukung hal tersebut, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, serta para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) akan melaksanakan monitoring harian selama masa awal MPLS. Langkah ini dilakukan agar setiap tahapan pelaksanaan tetap berada pada jalur yang telah ditetapkan.
Persiapan juga difokuskan pada pemetaan kuota peserta didik di wilayah prioritas, yakni Kabupaten Lampung Timur dan kawasan Kota Baru. Di Lampung Timur, Sekolah Rakyat siap menampung sebanyak 337 siswa yang terdiri atas 270 siswa hasil penjangkauan lapangan dan 67 siswa dari sekolah rintisan SKB 35.
Sementara itu, Sekolah Rakyat 32 Kota Baru, Lampung Selatan, menyediakan kuota bagi 270 peserta didik. Kuota tersebut dibagi secara proporsional untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, dengan masing-masing jenjang membuka tiga rombongan belajar (rombel) berkapasitas 30 siswa per rombel.
Menjelang kegiatan pembukaan resmi (open house) yang dijadwalkan berlangsung pada 13 Juli 2026, Pemerintah Provinsi Lampung juga akan melaksanakan program kunjungan rumah (home visit). Wakil Gubernur bersama tim teknis dijadwalkan mengunjungi tiga rumah calon siswa yang berasal dari kelompok desil ekonomi terendah.
Kunjungan tersebut bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi dan kesiapan peserta didik sebelum memulai kegiatan belajar di Sekolah Rakyat, sekaligus memastikan seluruh dukungan yang dibutuhkan telah tersedia.
Melalui sinergi lintas perangkat daerah dan pendamping sosial, Pemerintah Provinsi Lampung optimistis proses transisi menuju Sekolah Rakyat Permanen dapat berjalan lancar. Program ini diharapkan menjadi salah satu langkah strategis dalam memperluas akses pendidikan sekaligus memutus mata rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.
