LAMPUNG – Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Mukhlis Basri, menyambut positif rencana pemerintah membangun konektivitas jalur Kereta Trans Sumatera yang menghubungkan wilayah paling selatan Pulau Sumatera hingga Provinsi Aceh. Menurutnya, proyek tersebut merupakan langkah strategis yang akan memperkuat konektivitas antardaerah sekaligus menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera.
Dalam wawancara usai kegiatan di DPRD Provinsi Lampung, Mukhlis mengatakan pembangunan jaringan kereta yang terintegrasi akan memberikan manfaat jangka panjang bagi mobilitas masyarakat, distribusi logistik, hingga peningkatan investasi.
“Kami tentu sangat mengapresiasi rencana pembangunan ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat konektivitas antarwilayah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di Sumatera,” ujar Mukhlis. Senin (03/08/2026).
Menurutnya, sedikitnya terdapat empat manfaat utama apabila proyek tersebut dapat direalisasikan. Pertama, memperkuat konektivitas antardaerah yang selama ini masih terputus. Kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan aktivitas perdagangan dan jasa. Ketiga, mempermudah distribusi barang serta mobilitas masyarakat. Keempat, menarik investasi swasta karena tersedianya jaringan transportasi yang semakin terintegrasi.
Mukhlis menilai Provinsi Lampung akan menjadi salah satu daerah yang memperoleh manfaat besar dari proyek tersebut. Ia mencontohkan dampak positif pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera yang selama ini telah meningkatkan arus kunjungan masyarakat dari Sumatera Selatan ke Lampung, terutama pada akhir pekan.
“Bagi Provinsi Lampung ini akan sangat bermanfaat. Sekarang saja sejak ada jalan tol menuju Palembang, kita sudah merasakan manfaat yang luar biasa, terutama untuk sektor pariwisata. Banyak kendaraan dari Sumatera Selatan yang datang ke Lampung, khususnya saat akhir pekan. Ini tentu ikut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya.
Ia meyakini, apabila jalur kereta Trans Sumatera tersambung hingga Aceh, manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat akan semakin besar karena konektivitas transportasi antardaerah akan semakin baik.
Terkait dukungan Pemerintah Provinsi Lampung, Mukhlis menilai pemerintah daerah harus mengambil peran dalam menyukseskan proyek nasional tersebut, termasuk apabila nantinya dibutuhkan dukungan dalam proses administrasi maupun pembebasan lahan.
“Kalau memang nanti ada hal-hal yang berkaitan dengan pembebasan lahan, tentu pemerintah daerah harus mendukung. Itu bagian dari peran kita dalam menyukseskan program strategis nasional,” terangnya.
Meski demikian, Ia memperkirakan persoalan pembebasan lahan tidak akan menjadi kendala besar. Menurutnya, sebagian besar jalur kereta di Sumatera telah memiliki trase dan aset milik perkeretaapian sehingga pembangunan lebih banyak berupa penyambungan jaringan yang masih terputus.
“Kalau saya perhatikan, sebenarnya rutenya sudah ada. Tinggal konektivitasnya saja yang disambungkan sampai ke Aceh. Rel-rel kereta di beberapa wilayah sudah tersedia, hanya masih terputus-putus,” jelasnya.
Karena itu, ia menilai pemerintah lebih tepat memaksimalkan jalur yang sudah ada dibandingkan membangun lintasan baru yang membutuhkan biaya jauh lebih besar serta proses pembebasan lahan yang lebih panjang.
“Kalau untuk mempercepat, sebaiknya memaksimalkan jalur yang sudah ada sehingga saling terhubung. Kalau membuka jalur baru tentu akan lebih sulit dan membutuhkan biaya yang sangat besar,” ucapnya.
Mengenai perkembangan proyek tersebut, Ia mengungkapkan hingga saat ini belum ada pembahasan resmi antara PT Kereta Api Indonesia maupun instansi terkait dengan DPRD Provinsi Lampung. Menurutnya, rencana pembangunan Kereta Trans Sumatera masih berada pada tahap gagasan yang mengemuka setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencana pengembangan konektivitas perkeretaapian nasional.
“Kami sejauh ini belum menerima pembahasan resmi karena ini masih berupa gagasan. Nanti tentu akan berkembang sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat,” tuturnya. (NR/N)
