Lampung - Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Garinca Reza Pahlevi, menegaskan komitmen lembaga legislatif dalam memperkuat fungsi pengawasan terhadap kebijakan di sektor pendidikan. Hal tersebut disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab DPRD dalam memastikan setiap program dan kebijakan pemerintah berjalan efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Garinca menilai, sektor pendidikan merupakan salah satu prioritas utama yang harus terus dikawal secara serius, mengingat dampaknya yang langsung dirasakan oleh masyarakat luas, khususnya generasi muda. Oleh karena itu, DPRD akan terus mendorong transparansi, akuntabilitas, serta evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan di daerah.
“Kami di DPRD memiliki tanggung jawab untuk mengawal dan memastikan kebijakan pendidikan tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga benar-benar memberikan dampak positif dan meningkatkan kualitas pendidikan di Lampung,” ujarnya pada Selasa (05/05/2026).
Selain itu, Garinca juga menyoroti persoalan SMA Siger yang izin operasionalnya telah dicabut. Ia menilai, kondisi tersebut harus segera ditangani secara cepat dan tepat agar tidak mengganggu keberlangsungan pendidikan para siswa.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan adanya solusi konkret bagi siswa yang terdampak, termasuk skema pemindahan ke sekolah reguler maupun alternatif lain seperti sekolah rakyat. Langkah ini dinilai penting agar proses belajar mengajar tetap berjalan tanpa hambatan.
“Jangan sampai persoalan administratif berdampak pada masa depan siswa. Hak mereka untuk mendapatkan pendidikan harus tetap menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Garinca menambahkan, DPRD akan terus memantau perkembangan penanganan kasus tersebut serta mendorong pemerintah daerah untuk mengambil langkah yang responsif dan solutif, demi menjamin keberlangsungan pendidikan bagi seluruh siswa di Provinsi Lampung. (NR/N)
