BANDARLAMPUNG, LAMPUNG SEGALOW – Penjabat Sekretaris Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis menyatakan seluruh pemkab dan pemkot wajib menerapkan e-budgeting, pada 2019. Hal itu perlu dilakukan demi menekan upaya penyelewengan anggaran.
“Setiap organisasi perangkat daerah (OPD) di Lampung harus menerap e-budgeting untuk mencegah adanya kebocoran anggaran,” kata Hamartonis, saat penandatangan kerja sama (MoU) antara pemprov dan Bank Lampung, Kamis (6/12).
Hamartoni menjelaskan sistem e-budgeting memiliki sejumlah keunggulan ketimbang penerapan dokumentasi keuangan secara konvensional.
Di antaranya menutup upaya-upaya korupsi karena data yang telah diinput sudah tak bisa diutak-atik lagi dan telah tersebar ke publik. (Ls/Rf)
